Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengadakan Rapat Pemetaan Urusan Pemerintahan di Hotel Orchardz Industri pada Senin, 25 Maret 2024, dengan tujuan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik.

Pelaksanaan rapat ini dianggap penting sebagai langkah implementasi konsep Collaborative Government yang telah lama diadvokasi oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Safrizal ZA., M.Si, yang saat ini juga menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Konsep ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan yang dimiliki oleh setiap daerah.

Edi Cahyono, S.STP., MAP, yang menjadi Plh. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerja Sama, menggarisbawahi pentingnya identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Also Read:

Pj Gubernur Safrizal Serahkan Bantuan Korban Angin Kencang di Sabang

Menurut Edi, data menunjukkan bahwa pada Tahun 2023, hanya sebagian kecil dari daerah yang telah melakukan kerja sama, dan dari jumlah tersebut, hanya sedikit yang sudah melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan.

Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya pemetaan potensi daerah oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa arah kebijakan dalam kerja sama daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mengatasi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyelesaikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia.

Also Read:

Masyarakat Banyu Asin Berpesta Panen Raya, Pj Safrizal: Semarak Babel Harus Diwujudkan dengan Aksi